uud 1945 pasal 35
Pasal 29 Ayat 2: " Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 50 questions. ---. Bendera Merah Putih pertama kali dikibarkan saat … UUD 1945 Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 BAB XIII. Maka rencana ini sangat singkat jika dibandingkan misalnya dengan Undang-Undang Dasar Filipina. Diketahui, pendidikan adalah sebuah kebutuhan yang paling asasi bagi manusia agar mampu mengisi perannya yang dibutuhkan Penambahan pasal 25a ini merupakan hasil amandemen kedua UUD 1945 yang disahkan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tanggal 18 Agustus 2000. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. 24 Tahun 2009 disebutkan, Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua pertiga) dari panjang. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Burung Garuda ini memiliki bulu sayap sejumlah 17 helai, bulu ekor Nov 16, 2018 · We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir. Pelaksanaan pasal 31 ayat 2 UUD 1945 dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai program secara berkelanjutan, salah satunya program wajib belajar 9 tahun. (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang. Aug 16, 2022 · Bendera merah putih punya kedudukan khusus sebagai bendera negara Indonesia dalam UUD 1945 Pasal 35 yang berbunyi: Bendera Negara Indonesia ialah sang Merah Putih. Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Perubahan nama Bab XIII ini dilakukan dalam amandemen tahap ke … Isi Pasal 34 UUD 1945. Pasal 10 UUD 1945 tentang kekuasaan tertinggi TNI, merupakan salah satu pasal yang tak tersentuh amandemen. Ia menyarankan agar setiap amandemen UUD 1945 tidak diserahkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tetapi dilakukan mekanisme referendum. -. Ada cara yang harus ditempuh untuk melakukan Amandemen UUD 1945. 143, TLN NO. Ketentuan pasal 25a UUD 1945 kemudian terjabarkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan … Setelah mengalami amandemen, isi Pasal 3 UUD 1945 menjadi berbunyi: (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Pasal 32 UUD RI 1945 - Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia (RI) 1945.” Warna merah dan putih pada bendera negara bukannya tanpa alasan. (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. (Pasal 35 UU PDP); 7. Hasil perubahan UUD 1945 yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 9 november 2001, menambah jumlah pasal dalam pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman yaitu pasal." Pasal tersebut bermakna bahwa warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam upaya mempertahankan keamanan negara. 17998696_BUKU UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945_T-17_R1 - 18 - TURAN PERALIHAN Pasal I Indonesia kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia. 3 Ketentuan mengenai Bendera Merah Putih sebagai lambang negara diatur di UUD 1945 Pasal 35 serta Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi Isi Pasal 34 UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Sang Merah Putih merupaka bendera negara Indonesia. Aturan Bendera Indonesia Merah Putih: Ukuran, Bentuk dan … Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengatur berbagai hal yang menyangkut tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta … Ketentuan mengenai Bendera Merah Putih sebagai lambang negara diatur di UUD 1945 Pasal 35 serta Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar hanya memuat 37 pasal. B ermula di pertengahan tahun 1997 krisis ini memicu bentrokan berdarah didalam k elompok – kelompok dalam masyarakat yang menginginkan perubahan sosial. Isi Pasal 21 UUD 1945 Sebelum Amandemen. Pasal 11-15 4. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. Multiple Choice.KETENTUAN PENUTUP; CATATAN: Melalui perubahan tersebut, aturan kewenangan MPR dan proses amendemen UUD 1945 menjadi lebih rigid. Berlaku, dan Mengubah. Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan Apr 28, 2022 · JAKARTA - Pasal 31 UUD 1945 berisikan tentang sejumlah hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) khususnya di bidang pendidikan. 2009/ No. Pasal 37 UUD RI 1945. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota suatu negara disebut warga negara. Tag: UUD RI 1945. ---. Pasal 36 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Merujuk pada undang-undang tersebut, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda Pancasila. Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan … Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang Identitas nasional dalam bab 15 yang sudah mendapat amandemen atau perubahan sebanyak dua kali. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 35 huruf d UU No. Multiple Choice.13. Berikut isi Pasal 33 UUD 1945: Pasal 33. Makanya, setiap wacana perubahan jangan mengubah DPD, DPR, MA, MK, atau struktur lembaga lain, tetapi hendaknya perubahan dimulai dari Pasal 37 … Ni dia Ringkasan UUD 1945 Khususnya pasal: 1. BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR Pasal 37 (1) Dasar jumlah Rakyat . Isi pasal 25a UUD 1945 berkaitan dengan wilayah Indonesia dan pengaturannya. Pasal 461 KUHP. Mengutip situs resmi DPR RI, isi ayat 1-4 pasal 34 UUD 1945 adalah sebagai berikut: (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Landasan Koperasi Indonesia kedua adalah UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan JAKARTA - Pasal 31 UUD 1945 berisikan tentang sejumlah hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) khususnya di bidang pendidikan. BAB XV ini memiliki 5 pasal yang mengatur simbol dan jati diri bangsa. Pasal 36A UUD 1945 yang menerangkan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 2. (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. ∗∗∗) Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam BAB XV UUD 1945 pasal 35 sampai pasal 36C Negara mengatur tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan serta ketentuan-ketentuan lain yang diatur dengan undang-undang. Pasal 36 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Pada pasal 27 ayat (2) berbunyi, "Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA 7. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang Identitas nasional dalam bab 15 yang sudah mendapat amandemen atau perubahan sebanyak dua kali. Konsep tersebut … Pasal Tentang HAM. Dalam kehidupan bernegara dalam dunia internasional, sebuah negara butuh ciri khusus untuk membedakannya dengan negara-negara lain. (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengatur berbagai hal yang menyangkut tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008, setiap warga negara yang masuk dalam usia sekolah berhak mendapatkan pendidikan gratis di … We would like to show you a description here but the site won’t allow us. BAB I Bentuk dan Kedaulatan BAB II Majelis Permusyawaratan Rakyat BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara BAB IV Dewan Pertimbangan Agung BAB V Kementerian Negara BAB VI Pemerintah Daerah BAB VII … Isi Pasal 37 UUD 1945 Setelah Amandemen. Pasal 36: bahasa nasional Indonesia sebagai bahasa Indonesia. Saran dan Masukan Halaman. Setelah kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998, … Sebelum diterapkan amandemen, Pasal 32 UUD 1945 terangkum dalam Bab XIII tentang Pendidikan yang berisi 2 pasal. LAMBANG NEGARA 5. Anda sedang mencari informasi tentang UUD 1945, dasar hukum negara Republik Indonesia? Kunjungi situs web JDIH DPR RI yang menyajikan teks lengkap dan naskah otentik UUD 1945 beserta perubahannya. (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Pasal 37 Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Seiring dengan itu, dimuat pula UUD 1945 yang disusun dalam satu naskah. (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang … Bendera Merah Putih memiliki kedudukan khusus sebagai identitas kebangsaan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35 yang berbunyi, “ Bendera Negara Indonesia ialah sang Merah Putih”.M. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (3). Bendera Indonesia dibuat oleh Fatmawati. Isi Pasal 29 Ayat 1 dan 2 UUD 1945 secara umum mengatur tentang kebebasan warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai ajaran masing-masing. Tuliskan bunyi Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945! Pasal ini berbunyi, "Tiap-tiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pasal 31 UUD 1945 yang ada saat ini merupakan hasil dari amendemen yang keempat. Pasal 36 UUD RI 1945. Bendera merah putih punya kedudukan khusus sebagai bendera negara Indonesia dalam UUD 1945 Pasal 35 yang berbunyi: Bendera Negara Indonesia ialah sang Merah Putih. Laporkan Kesalahan Halaman. Pasal 36 UUD RI 1945 - Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia (RI) 1945. 3 pasal aturan peralihan. BENDERA NEGARA 3. Pasal 36A … Aturan Pemasangan Bendera Merah Putih yang Benar Pemasangan dan pengibaran Bendera Merah Putih secara lengkap telah diatur dalam UU No. -. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan … Pasal 35 UUD 1945 yang menerangkan bahwa bendera negara ialah sang merah putih. Hak warga negara dalam Pasal 27. Courtesy of Cekhukum. ABSTRAK: Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.id - Aturan tentang Bendera dan Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menjadi bagian identitas kebangsaan termaktub dalam Bab 15 UUD 1945, tepatnya pada Pasal 35 dan Pasal 36A. Pasal 36 menyebutkan bahwa Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36 menyebutkan Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Pasal 35 Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (UU PPTKI) bertentangan dengan UUD 1945, dengan demikian MK menyatakan pula UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Setelah diamendemen, UUD 1945 saat ini (menurut Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945) terdiri atas: Pembukaan, yang terdiri dari empat alinea. Pasal 31 UUD 1945 yang ada saat ini merupakan hasil dari amendemen yang keempat. Bab 15 ini memiliki 5 (lima) pasal yang mengatur simbol jati diri bangsa. (2) … Bidang. Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.∗∗) Pasal 36C Pasal 35 Merah Putih. Pasal 36 Bahasa Negara ialah … MEMUTUSKAN : : UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI. (2) Putusan diambil dengan persetujuan … Seperti diketahui, Pasal 33 UUD 1945 terdiri dari lima ayat yang membahas tentang ekonomi dan SDA Indonesia. Diketahui, pendidikan adalah sebuah kebutuhan yang paling asasi bagi manusia agar mampu … Pasal 33 Ayat 4. Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan putusan UU PPTKI hari ini Pembahasan Ruu Tentang Lambang Negara - Dewan Perwakilan Rakyat Mar 17, 2022 · Pasal 35 UUD RI 1945 - Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia (RI) 1945 - BAB XV BENDERA DAN BAHASA. Beranda; UUD 1945 Catatan; Pasal 28C Ayat 1 - 2; Pasal 28C Ayat 1 - 2 Pasal 28C Ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan sesuai UUD 1945 pasal 31. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat … Bunyi Pasal 30 ini mengalami penambahan ayat sebelum dan setelah dilakukannya Amandemen UUD 1945, juga terjadi sedikit perubahan nama bab. LAGU KEBANGSAAN 6. Pasal-Pasal, yang terdiri dari: 21 bab, 73 pasal, atau 194 ayat aturan utama. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.com. Isi pasal 25a UUD 1945 berkaitan dengan wilayah Indonesia dan pengaturannya. ∗∗∗) Negara Indonesia adalah negara hukum. BAHASA NEGARA 4. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Setelah dilakukan amandemen, Pasal 18 UUD 1945 terdiri dari Pasal 18 yang berisi 7 ayat, Pasal 18A dengan 2 ayat, serta Pasal 18B Buku catatan untuk UUD 1945. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, bersumber dari UUD 1945. Pasal 29 Ayat 1: " Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". 5062, LL SETNEG : 58 HLM. Banyak Dicari. Isi UUD 1945 pasal 1 ayat 1 adalah negara Indonesia ialah negara Kesatuan yang berbentuk …. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya, kedudukan bendera negara diperjelas lagi melalui Undang-Undang (UU) No. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Landasan Koperasi : Undang Undang Dasar 1945.com. Dalam UUD 1945, hak dan kewajiban warga negara diatur mulai Pasal 27 sampai Pasal 34. Hak warga negara dalam Pasal 27. Pasal 1. Para pendiri bangsa memilih dua warna ini karena makna yang dikandungnya. Pasal 36 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Namun, setelah dilakukan amandemen, ditambahkan dua pasal baru dengan masing-masing ayat yang terhimpun di dalamnya. BAB I Bentuk dan Kedaulatan BAB II … Penjelasan, yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Pasal 34 UUD RI 1945. Pada Pasal 27, dimana di dalamnya menjelaskan tentang Warga negara & penduduk negara republik indonesia, mengenai kewajiban menjunjung hukum dan … Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusian bangsa Indonesia. BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR Pasal 37 (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah Microsoft Word - UUD 1945. Dalam Pasal 35 disebutkan bahwa Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Dengan demikian, Pasal 19 UUD 1945 mengalami perubahan sekaligus penambahan ayat sebelum dan setelah dilakukannya … Pasal 1 UU PDP memaparkan definisi-definisi terkait data pribadi, terutama dalam ayat 1 sampai 6, yang berbunyi: Pengecualian ini diatur sebagai bentuk perlindungan HAM untuk menjaga privasi setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.∗∗∗) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Pasal-pasal tersebut membahas tentang Bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang terdiri dari pasal 35, 36, 36a We would like to show you a description here but the site won’t allow us. BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR Pasal 37 (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. LAGU KEBANGSAAN 6. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. ---. Pasal 29 Ayat 1: " Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Kedudukan Bendera Merah Putih sebagai bendera Indonesia pun diperjelas melalui Undang-Undang (UU) No. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku UNDANG-UNDANG DASAR. Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa Pasal 28F Ayat 1. Asas Koperasi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UU No.24 Tahun 2009 yang mengatur Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. 24 Tahun … Pasal tersebut dikonsolidasikan dengan Pasal 34 dan Pasal 35 UUD 1945 yang membahas mengenai perlindungan terhadap rakyat kecil dan hak-hak asasi manusia dalam melakukan tindakan perekonomian. Kontribusi dalam hal pertahanan dan keamanan bukan berarti setiap warga Pengecualian ini diatur sebagai bentuk perlindungan HAM untuk menjaga privasi setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Fatwa dalam buku berjudul Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945 (2009), ditetapkannya UUD 1945 sebagai konstitusi negara menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara yang menganut konstitusionalisme, konsep negara hukum, dan prinsip demokrasi. (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 29 Ayat 2: " Negara menjamin kemerdekaan tiap … Menurut A. Nov 13, 2023 · Pelaksanaan pasal 31 ayat 2 UUD 1945 dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai program secara berkelanjutan, salah satunya program wajib belajar 9 tahun. Pasal 35 UUD 1945 berbunyi, “Bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Lambang negara Indonesia juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36A yang berbunyi, “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika”. Penjelasan, yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. ) Pasal 28 B. Merujuk pada undang-undang tersebut, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda Pancasila. Presiden memiliki kuasa atas tiga angkatan bersenjata, yaitu angkatan darat, angkatan … TAHUN 1945 PEMBUKAAN ( P r e a m b u l e ) Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, Pasal 35 Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa presiden merupakan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata (Chief of Army). Pasal 36. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam … Bendera negara menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 35 huruf d UU No. UUD 1945 hasil perubahan yang dilakukan dalam empat tahap. Selain itu, HAM turut diatur dalam pasal 27 hingga pasal 34. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Seperti diketahui, Pasal 33 UUD 1945 terdiri dari lima ayat yang membahas tentang ekonomi dan SDA Indonesia. Hak warga negara dalam Pasal 28 A. Harus dipahami bersama, UUD 1945 dalam satu naskah bukan merupakan naskah resmi UUD 1945. 24 Tahun 2009 disebutkan, Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua pertiga) dari panjang. (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.